Wakil Bupati (Wabup) Kudus, Bellinda melakukan kunjungan ke salah satu dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Bae.
Hal ini dilakukannya untuk melakukan monitoring dan evaluasi menyusul banyaknya kasus keracunan usai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah daerah.
Dalam kunjungannya, Bellinda menemukan masih banyak lalat di dapur tersebut, bahkan ada makanan yang belum tertutup.
“Hari ini kami cek dapur MBG. Di sini belum ada insect killer dan masih ada lalatnya. Selain itu makanannya tidak ditutupi. Kami evaluasi tersebut agar segera dibenahi,” kata dia seperti dikutip Kamis (26/9/2025).
Tak sampai di sana, Bellinda pun juga menuju menuju tempat penampungan sampah sisa sisa bahan masakan, yang lokasinya berada di belakang bangunan dapur.
Menurutnya, jika sampah dikelola dengan manajemen baik, maka tak memicu datangnya lalat. Selain itu, perlu ada alat pembasmi lalat.
Soroti soal Higienis
Selain persoalan lalat dan penanganan sampah, Bellinda juga melihat adanya petugas di dapur SPPG yang belum memakai masker dan sarung tangan. Menurutnya, penyiapan makanan harus diperbaiki agar higienitas tetap terjaga.
“Untuk yang bagian memasak cara mengolah makanannya harus terjaga higienitasnya. Harus pakai masker dan sarung tangan. Karena bahan makanan yang dipegang itu kan sudah siap konsumsi,” kata Bellinda.
“Program MBG ini kan untuk siswa. Apapun yang disajikan harus baik, karena imun (daya tahan tubuh) siswa kan beda-beda. Sehingga higienitasnya harus terjaga sejak dari dapur,” jelasnya.
KSP Beberkan Data Kemenkes, Hanya 34 SPPG yang Kantongi Sertifikat Higienis
Sebelumnya, Kepala Staf Kepresidenan (KSP) M Qodari mengungkap data dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengenai SOP Keamanan Pangan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Dia menuturkan, berdasarkan data tersebut per September 2025, bahwa pada 1.379 SPPG ada sebanyak 413 yang memiliki SOP Keamanan Pangan dan 312 SPPG yang menjalankan SOP
Hal itu menjadi upaya penyelesaian masalah di setiap rangkaian peristiwa keracunan yang terjadi.
“Dari sini kan sudah kelihatan kalau mau mengatasi masalah ini, maka kemudian SOP-nya harus ada SOP Keamanan Pangan harus ada dan dijalankan. Pada sisi lain, Kemenkes memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi, SLHS, sebagai bukti tertulis untuk pemenuhan standar baku mutu dan persyaratan keamanan pangan olahan dan pangan siap saji,” kata dia seperti dikutip pada Kamis 25 September 2025.
Selain itu, Qodari juga mengungkapkan, dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS.
“Berdasarkan data Kemenkes lagi dari 8.583 SPPG per 22 September ada 34 SPPG yang sudah memiliki SLHS. 8.549 SPPG existing belum memiliki SLHS,” jelas dia.
